Polemik Politik Di Indonesia Ketika Pandemi Covid-19

Polemik Politik Di Indonesia Ketika Pandemi Covid-19 – Tepat pada akhir tahun 2019 yang lalu sampai dengan saat ini kondisi Indonesia tengah dihadapkan dengan adanya penurunan berbagai sektor ekonomi dan juga berbagai bidang kehidupan.

Itu pun semuanya disebabkan oleh virus corona yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan pada bulan September tahun 2020 ini seebenarnya akan dilangsungkan berbagai Pilkada pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Namun sempat ditunda disebabkan kondisi yang belum stabil saat ini.

Berbagai Polemik Politik Di Indonesia Menjelang Pemilu

Hal itu pun terpaksa ditunda dengan adanya beberapa pilihan penundaan untuk Pilkada 2020 seperti dibawah:

  1. Penundaan 3 bulan sampai December 2020
  2. Penundaan 6 bulan sampai Marer 2021
  3. Penundaan 1 tahun sampai September 2021

Akan tetapi semuanya pun masih belum diputuskan oleh pemerintah pusat, seiring meningginya pasien covid di beberapa daerah di Indonesia. Semua pihak pun takut akan banyak orang yang terkenal dan beresiko ditularkan virus ini. Memang pada saat ini juga telah dibuatkan obat corona oleh berbagai pihak dalam proses penyembuhan pasien positif covid-19 ini.

baca juga artikel menarik tentang adanya kerjasama gubernur dki dengan bmkg tentang banjir saat ini

Jadi pun Indonesia sendiri melalui lembaga pemilihan umum daerah belum bisa memastikan tentang kapan pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia diadakan. Hal itu pun membuat Pemerinatah Indonesia masih memperhatikan kondisi terkini tentang adanya obat penyembuh covid 19 di Indonesia ini.

Polemik Politik Di Indonesia Ketika Pandemi Covid-19

Sebagai informasi penundaan ataupun penghapusan Pilkada 2020 adalah pilihan paling tepat dan bisa segera diproses oleh Pemerintah serta DPR melihat situasi yang belum normal ini. Untuk Dana Pilkada yang diprediksi mencapai biaya 9 triliun rupiah pastinya bisa dialihkan untuk proses penyembuhan seluruh masyarakat indonesia di berbagai daerah yang terkena musibah ini

Namun semua pilihan yang diberikan untuk penghapusan ataupun penundaan Pilkada ini juga akan segera dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang masih belum tahu kapan waktunya

Partai Demokrat Membagikan Paket Sembako Untuk Para Lansia

Selamat datang di website Saharatiday.net yang membagikan informasi seputar polik yang trending di Indonesia. Sekarang saya akan bagikan info berkaitan dengan Partai Demokrat Membagikan Paket Sembako Untuk Para Lansia, seperti apa kisahnya  ? Maka langsung ikuti artikel selanjutnya dibawah ini teman.

Selama Pademi Covid-19 ini, partai Demokrat menjalankan pembagian paket Sembako, yang tentunya untuk membantu seluruh masyarakat Indonesia yang perkonomiannya dibawah rata-rata.

BPPM atau Badan Pengabdian dan Pembudayaan Masyarakat, Partai Demokrat, membagikan lebih dari 1000 paket sembako untuk para kaum lansia yang berada di jalan Percetakan Negara, Kelurahan Johar Baru, tepatnya Jakarta Pusat.

Tidak sengaja menjadi daya tarik ditengah kegiatan amal yang dilakukan oleh sebuah partai politik tersebut, ternyata ada seorang yang dikelilingi banyak orang ia tertangkap basah dengan tindakan main judi online NOVA88 Android ini. Setelah dikepung warga pria yang bermain Taruhan Bola Nova88 Bet itu mengaku tidak memiliki uang tunai untuk membeli susu anaknya, sehingga terpaksa melakukan aktivitas taruhan tersebut.

Tak lama pelaku Judi Nova88 Indonesia, dilarikan ke polres terdekat untuk ditindak lanjuti secara lebih jelasnya lagi. Serta pria tersebut dinyatakan akan segera mendapatkan hukuman penjara 5 bulan, atas tindakan yang ia perbuat.

Partai Demokrat Membagikan Paket Sembako Untuk Para Lansia

Deputi Pengembangan Pro Rakyat, Pendidikan, Pengurangan Kemiskinan sampai dengan para pengangguran di Indonesia, yakni Ilham Mendrofa jelaskan, bahwa BPPM dapatkan suatu amanat dari ketua DPP Partai Demokrat AHY, untuk destribusikan sejumlah paket sembako, untuk masyarakat sekitar pasalnya.

Continue Reading

Sejumlah PHK Butuh Dana Uang Tunai

Sekarang maraknya virus Corona (Covid-19), membuat resah masyarakat di Indonesia, karena tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Sehingga membuat banyak orang ter-ancam PHK atau dikeluarkan dari perkerjaannya di perusahaan, pabrik, wiraswasta dan lainnya. Karena di masa sekarang ini, banyak usaha yang tidak beroperasi.

Analisis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, memberikan penilaian terhadap strategi presiden Joko Widodo dalam mengatasi masalah ekonomi dari virus Corona (Covid-19) bersama kartu prakerja , itu kurang akurat pasalnya.

Dia juga berkata sebagian besar penduduk yang terdampak telah menguasai keahlian berkerja terhadap bidangnya masing-masing. Akan tetapi mereka bisa kehilangan profesi pekerjaannya karena akibat pemutusan hubungan kerja atau yang disingkat menjadi PHK.

“Para buruh yg terkena PHK, tentunya tidak membutuhkan kartu pra kerja, yang ia butuhkan adalah bantuan uang tunai. Tentu untuk programnya sangatlah bagus, akan tetapi temponya kurang tepat,” Pungkas Trubus saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Kamis 16 April 2020.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, program kartu prakerja diluncurkan bersama target 5.6 juta orang yang terdampak, pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai engan pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran Covid-19 ini.

Korban PHK Membutuhkan Dana, Bukan Karu Prakerja

Pada saat krisis seperti sekarang ini, lanjutnya, tidak tepat jika pemerintah mempersiapkan tenaga kerja. Karena masyarakat sangat membuthkan dana uang tunai, untuk bertahan hidup, di-akibatkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Bantuan langsung uang tunai (BLT) dinilai Trubus lebih tepat dikarenakan akan memulihkan daya beli penduduk secara berkala. Tentunya uang akan diputarkan masyarakat untuk belanja kebutuhan pokok berjalan kembali.

“Kartu prakerja ini tidak dibutuhkan dalam konteks masa kini, karena lebih bagus diluncurkan pada nanti setelah Corona berakhir, atau saat sudah normal kembali,” tuturnya.

Kemudian dihubungi terpisah, oleh direktur Eksekutif Survei KedaiKOPI Kunto Adi Winowo, juga memberikan penilaian Jokowi salah langkah dalam merespon dampak perekonomian, terhadap Corona saat sekarang.

Kunto pertanyakan target yang akan dicapai Jokowi. Apabila targetnya yang akan dicapai membangkitkan keadaan perekonomian di akar rumput, kata dia, tentunya kebijakan ini kurang akurat.

Korban PHK Membutuhkan Dana, Bukan Karu Prakerja

“Enggak masuk akal, pelatihan Rp1 Juta untuk 3 bulan, terus 3 bulan masih nganggur juga ? Bukan dikarenakan mereka kurang kemampuannya, karena memang enggak ada perusahaan, perekonomiannya yang lagi menurun,” Ucap Kunto saat dihubungi oleh pihak CNNIndonesia.com, Kamis 16 April 2020.

Kunto nyatakan tidak tepat, jika pemerintahan tawarkan program pelatihan agar rakyat bisa dapatkan pekerjaannya saat terkena PHK massal terjadi.

Padahal menurutnya, dengan jumlah uang tersebut pemerintah bisa memberikan bantuan secara langsung yang layak bagi para penduduk. Terkait persiapan daya saing lapangan kerja di Indonesia, ucapnya, bisa dilakukan setelah pademi meredah.

“Kalau untuk Corona, sudahlah pakai program yang langsung bagikan duit saja, untuk redahkan efek Covid di akar rumput,” Ucap Kunto yang juga meripakan Dosen Manajemen Komunikasi Univeristas Padjadjaran itu.