Sejumlah PHK Butuh Dana Uang Tunai

Sejumlah PHK Butuh Dana Uang Tunai

Sekarang maraknya virus Corona (Covid-19), membuat resah masyarakat di Indonesia, karena tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Sehingga membuat banyak orang ter-ancam PHK atau dikeluarkan dari perkerjaannya di perusahaan, pabrik, wiraswasta dan lainnya. Karena di masa sekarang ini, banyak usaha yang tidak beroperasi.

Analisis Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, memberikan penilaian terhadap strategi presiden Joko Widodo dalam mengatasi masalah ekonomi dari virus Corona (Covid-19) bersama kartu prakerja , itu kurang akurat pasalnya.

Dia juga berkata sebagian besar penduduk yang terdampak telah menguasai keahlian berkerja terhadap bidangnya masing-masing. Akan tetapi mereka bisa kehilangan profesi pekerjaannya karena akibat pemutusan hubungan kerja atau yang disingkat menjadi PHK.

“Para buruh yg terkena PHK, tentunya tidak membutuhkan kartu pra kerja, yang ia butuhkan adalah bantuan uang tunai. Tentu untuk programnya sangatlah bagus, akan tetapi temponya kurang tepat,” Pungkas Trubus saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Kamis 16 April 2020.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, program kartu prakerja diluncurkan bersama target 5.6 juta orang yang terdampak, pemutusan hubungan kerja (PHK) sampai engan pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran Covid-19 ini.

Korban PHK Membutuhkan Dana, Bukan Karu Prakerja

Pada saat krisis seperti sekarang ini, lanjutnya, tidak tepat jika pemerintah mempersiapkan tenaga kerja. Karena masyarakat sangat membuthkan dana uang tunai, untuk bertahan hidup, di-akibatkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Bantuan langsung uang tunai (BLT) dinilai Trubus lebih tepat dikarenakan akan memulihkan daya beli penduduk secara berkala. Tentunya uang akan diputarkan masyarakat untuk belanja kebutuhan pokok berjalan kembali.

“Kartu prakerja ini tidak dibutuhkan dalam konteks masa kini, karena lebih bagus diluncurkan pada nanti setelah Corona berakhir, atau saat sudah normal kembali,” tuturnya.

Kemudian dihubungi terpisah, oleh direktur Eksekutif Survei KedaiKOPI Kunto Adi Winowo, juga memberikan penilaian Jokowi salah langkah dalam merespon dampak perekonomian, terhadap Corona saat sekarang.

Kunto pertanyakan target yang akan dicapai Jokowi. Apabila targetnya yang akan dicapai membangkitkan keadaan perekonomian di akar rumput, kata dia, tentunya kebijakan ini kurang akurat.

Korban PHK Membutuhkan Dana, Bukan Karu Prakerja

“Enggak masuk akal, pelatihan Rp1 Juta untuk 3 bulan, terus 3 bulan masih nganggur juga ? Bukan dikarenakan mereka kurang kemampuannya, karena memang enggak ada perusahaan, perekonomiannya yang lagi menurun,” Ucap Kunto saat dihubungi oleh pihak CNNIndonesia.com, Kamis 16 April 2020.

Kunto nyatakan tidak tepat, jika pemerintahan tawarkan program pelatihan agar rakyat bisa dapatkan pekerjaannya saat terkena PHK massal terjadi.

Padahal menurutnya, dengan jumlah uang tersebut pemerintah bisa memberikan bantuan secara langsung yang layak bagi para penduduk. Terkait persiapan daya saing lapangan kerja di Indonesia, ucapnya, bisa dilakukan setelah pademi meredah.

“Kalau untuk Corona, sudahlah pakai program yang langsung bagikan duit saja, untuk redahkan efek Covid di akar rumput,” Ucap Kunto yang juga meripakan Dosen Manajemen Komunikasi Univeristas Padjadjaran itu.